Thursday, May 22, 2008

Apa yang Membuat Pemerintah Indonesia Lemah ? Uang ? atau Tekanan Asing ?

Dikutip dari eramuslim.com :

Pemerintah SBY-JK ngotot menaikkan harga BBM ? Ternyata, hal itu dilakukan agar segera mencapai tingkat harga yang diinginkan oleh pemain asing. Jadi kenaikan BBM itu tidak untuk rakyat dan tidak juga untuk menyelamatkan APBN.

Demikian disampaikan Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, saat berbicara di depan ratusan peserta acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38, bertema BBM Naik, SBY-JK Turun?, di Jakarta, Senin (19/5).

Menurut Ismail Yusanto, kesimpulan itu berdasarkan pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro yang ditulis di Kompas, 14 Mei 2003. Purnomo mengatakan, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”

Meski pernyataan itu sudah lama, tapi menurut Ismail kita baru menemukan faktanya sekarang. “Ini ironi, kita membeli minyak milik kita sendiri di halaman rumah kita, dengan harga yang ditentukan oleh asing, ” ujar Yusanto.

Saat ini saja, tambahnya, mengutip pernyataan Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, di Majalah Trust (edisi 11/2004), terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Perusahaan migas raksasa itu antara lain British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik. Menurutnya, problem kelangkaan BBM itu sebenarnya diakibatkan oleh rusaknya sistem yang diberlakukan pemerintah, yang membuka peluang privatisasi pengelolaan gas. “Serta memberikan kewenangan kepada perusahaan asing dan domistik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan dibiarkan juga untuk menetapkan harga, ” ujarnya.

Wajar bila kemudian, tambah Sodik, minyak dan gas yang ada di Indonesia ini sebagian besar dikuasai asing. Tercatat dari 60 kontraktor, 5 di antaranya dalam kategori super major, yakni ExxonMobil, ShellPenzoil, TotalFinaEIf, BPAmocoArco, dan ChevronTexaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. “Sedangkan perusahaan independent menguasi cadangan minyak 12 persen, dan gas 5 persen, ” terang Sodik.

Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, juga tidak sepakat bila harga BBM dinaikkan. Pertimbangannya adalah ekonomi. Ketika pemerintah mengatakan kita akan kolaps kalau tidak segera menaikkan harga BBM, maka publik harus tahu bahwa yang dimaksud kolaps menurut pemerintah itu adalah APBN. Sementara APBN itu terhadap kue ekonomi besarnya hanya 20 persen. “Jadi kalau harga BBM dinaikan, maka yang kena dampaknya 80 persen adalah rumah tangga dan industri, ” ujarnya.

Hendri mengatakan, kalau ada kenaikan harga minyak dunia, jika memang pemerintah itu akan menyelamatkan APBN maka semestinya pos yang boleh dikotak katik tidak hanya subsidi BBM. Karena kita punya pos-pos lain yang dalam kondisi darurat mestinya bisa direvisi. “Kenapa yang halal hanya subsidi BBM, kenapa pembayaran utang luar negeri menjadi tidak halal, ” ujar Hendri heran.

Ismail menegaskan ini semua terjadi karena adanya liberalisasi di sektor migas, yang merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, liberalisasi sosial, budaya, pendidikan. Inilah yang harus dilawan. Sebab Indonesia makin hari makin menuju kepada negara liberal. “Dan siapa yang menjadi korban, kita semua, ” terangnya.

Solusi

Seperti dikatakan Hendri Saparini, pemerintah seharusnya tidak menaikan harga BBM, sebab masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN, terkait meningkatnya harga minyak dunia itu. Peserta Diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38 mengusulkan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah:

Pertama, pemotongan bunga rekap di APBN sebesar 40-60 triliun.

Kedua, pemotongan bunga utang 95 triliun,

Ketiga, Winfall profit dari hasil minyak bumi tidak perlu dibagi ke daerah, tetapi digunakan untuk menutupi subsidi BBM.

Keempat, membatalkan kontrak/nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing.

Dan kelima, mengubah sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke pengelolaan negara.

Terkait dengan wacana nasionalisasi perusahaan asing, Hendri Saparini mengatakan, “Kita memang selalu sering dicekoki bahwa nasionalisasi itu tidak boleh. Padahal banyak fakta, ketika negara lain melakukan nasionalisasi tidak ada masalah...Fakta terbaru, Inggris barus saja melakukan nasionalisasi bank –nya. Jadi jangan kita kemudian ditakut-takuti oleh sesuatu yang sebenarnya itu bisa terjadi di negara-negara maju, ” ujar Hendri.

Bukan hanya nasionalisasi, kata Hendri, kita juga selalu ditakut-takuti siapa pun yang menjadi presidennya dia pasti menaikan harga BBM. Padahal jawabannya tidak. “Pertama untuk beban subsidi misalnya, sekarang ini PLN masih menggunakan BBM. Kalau kemudian kita mengganti dengan gas maka tidak perlu ada tambahan subsidi. Masih juga ada hal lain. Jadi tidak sama. Bukan siapa pun presidennya akan menaikkan BBM, tapi kalau kebijakannya sama maka akan menaikkan BBM juga, ” ujar Hendri.

Ismail Yusanto mengatakan, kesalahan utama pengelolaan migas dan SDA kita adalah terjadinya transpormasi atau perpindahan dari State Business Management ke Coorporate Business Management. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengembalikan bagaimana agar entitas negara itu kembali menjadi pilar utama pengelolaan SDA, termasuk migas. Untuk itulah, katanya perlu dilakukan perubahan total atas UU migas dan PMA yang ada. Juga perubahan atas mind set ideologi yang ada.

Monday, May 19, 2008

Susahnya Cari Hosting Python Murah....

Saya baru saja berkenalan dengan pemrograman web dengan python. Ternyata membuat web based application dengan python sangat mudah dan tidak bertele-tele. Cukup dengan satu contoh aplikasi yang saya unduh dari situs modpython.org saya sudah bisa membuat web app sendiri tanpa perlu aplikasi khusus webapp python seperti Django, Zope dan lain-lain, cukup dengan menggunakan modul PSP yang sudah tersedia di mod_python (modul python yang digunakan untuk menjalankan webapp python). Karena kesederhanaan dan kemudahan strukturnya Python sangat mudah dipelajari.

Tapi sayang, saya baru bisa mencoba aplikasi tersebut di localhost komputer saya. Saya sudah coba mencari webhosting di Indonesia yang sudah support mod_python tapi sulit sekali. Sekalipun ada ternyata harganyapun sangat mahal karena sebagian besar hosting menawarkan server yang support mod_python hanya untuk segment bisnis yang rata-rata ditawarkan dengan harga hosting diatas 500 ribu perbulan.

Jika saja ada penggerak python sekaligus pemilik hosting di Indonesia yang peduli dengan perkembangan python di Indonesia yang bisa menyediakan paket untuk hosting python dengan harga terjangkau saya yakin perkembangan Python di Indonesia akan lebih meningkat tidak kalah dengan Ruby (dengan Ruby on Rail-nya) yang kini mulai trend dan banyak ditawarkan oleh hosting ditanah air dengan harga yang terjangkau.

Python Indonesia, Gimana Kabarnya ?

Saya mungkin salah seorang newbee python, saat saya tau bahwa di Indonesia sudah ada milis python saya sangat antusias untuk ikut serta disana. Tapi sayang, selama keanggotaan saya disana hampir tidak ada aktifitas yang berarti di milis tersebut.

Meskipun sempat ramai, milis tersebut hanya sempat mengupas masalah webapp dengan python dan aktivasi situs python Indonesia yang sudah kadaluarsa. Tapi sayang meskipun sudah direaktivasi tetap saja situs itu mati bahkan tidak terawat.

Semestinya situs ini menjadi media pencerahan dan media berbagi ilmu antara sesama pengguna python tapi kenyataannya situs tersebut tak terurus dan sekarang rusak oleh ulah spammer dan hacker. Saya sendiri salah seorang pengguna python yang sampai saat ini masih belajar dan sayang sekali bahasa pemrograman hebat tapi sederhana ini tidak dapat berkembang dengan baik di Indonesia.

Thursday, May 15, 2008

Kasus Ahmadiyah: Jaga Kekompakan Umat Islam Hadapi Perang Ideologi

Forum Umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia akan mengambil jalur hukum apabila Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan diterbitkan oleh pemerintah itu tidak berisikan larangan penghentian kegiatan Ahmadiyah. Demikian diungkapkan Ketua MUI KH. A. Cholil Ridwan ketika ditanya upaya lanjutan yang akan dilakukan umat Islam menyikapi SKB Ahmadiyah yang belum juga selesai.

Menurut dia, yang juga aktif dalam Forum Umat Islam, MUI dan FUI sudah melakukan konsolidasi untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi pasca dikeluarkan SKB tersebut.

Masalah Ahmadiyah, lanjut Kyai Cholil, sudah bukan lagi murni masalah Ahmadiyah semata, namun menyangkut peperangan ideologi antara Islam dan sekuler, karena itu dikhawatirkan akan terjadi ‘pertempuran’ yang lebih besar.

“Karena itu, kita umat Islam harus melakukan konsolidasi, misalnya dengan menjaga umat Islam, jangan sampai melakukan tindakan yang melanggar hukum, itu akan kontra produtif dengan fatwa MUI. Umat Islam harus kompak dan menahan diri, ” tegasnya.

Ia mengatakan, ulama dan umat Islam akan terus berjuang menggunakan sarana dakwah melalui khutbah di Masjid dan Majelis Taqlim diseluruh Indonesia, untuk membongkar kesesatan yang telah dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah.

“Kesesatan Ahmadiyah sudah luar biasa, bahkan ada klausul yang mengatakan umat diluar Ahmadiyah adalah Babi hutan untuk laki-laki, dan perempuannya pelacur, kalau tidak mau mengikuti harus dibunuh. Yang seperti ini akan harus blow-up, “ pungkasnya.

Cholil menyatakan, FUI juga akan bertemu dengan Menteri Agama M. Maftuh Basyuni untuk mendorong segera diterbitkan SKB soal Ahmadiyah.

Ditanya mengenai sikap MUI terhadap Adnan Buyung Nasution, Cholil Ridwan mengatakan MUI dalam posisi pasif, mengingat KH Ma'ruf Amin sendiri telah memaafkan Adnan Buyung Nasution.

Ia menjelaskan bahwa sikap Buyung yang selama ini mati-matian membela Ahmadiyah, karena memang posisi Adnan Buyung Nasution sebagai pengacaranya.

Di samping itu kalau dilihat dari ideologinya Adnan Buyung bukanlah orang yang berideologi Islam, melainkan ideologi sosialis. "Selamanya orang yang berideologi sosialis tak akan pernah melakukan pembelaan terhadap kepentingan Islam, " tandasnya.(eramuslim.com)

Usia 100 Tahun Harkitnas Masih 20 Tahun Lagi

Benarkah moment kelahiran organisasi Budi Utomo bisa dianggap sebagai tonggak awal kebangkitan nasional ?

Dikutip dari Antara, Mantan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Syafi`i Ma`arif menyatakan, usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang ke-100 (satu abad) bukan tahun 2008 ini, tetapi masih 20 tahun lagi.

"Kebangkitan bangsa yang ditandai dengan lahirnya gerakan Budi Utomo, bukanlah awal kebangkitan bangsa, tetapi bersatunya seluruh komponen anak muda dari berbagai ras, etnis dan budaya itulah yang menjadi awal kebangkitan," katanya dalam pidato singkatnya pada acara "100 Tahun Kebangkitan Nasional" di Batu, Jawa Timur, Rabu malam.

Menurut dia, bangkitnya para pemuda yang ditandai dengan deklarasi "Sumpah Pemuda" pada tanggal 28 Oktober 1928 itulah yang menjadi tonggak kebangkitan nasional bukan gerakan Budi Utomo.

Oleh karena itu, katanya, perlu adanya kebijakan politik pemerintah untuk mengkaji ulang atau mengoreksi keputusan politik dimana pemerintah telah menetapkan gerakan Budi Utomo tahun 1908 sebagai Harkitnas.

Ia mengakui, tak ada satupun orang atau organisasi atau lembaga manapun yang menyangkal jika Budi Utomo memiliki jasa yang sangat besar bagi lahirnya sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi belum cukup representatif sebagai tonggak lahirnya kebangkitan nasional.

Ia mengatakan, penetapan Harkitnas yang diawali dari lahirnya gerakan Budi Utomo, tidak lebih dari sebuah mitologi. "Apakah gerakan Budi Utomo ini sudah cocok sebagai kebangkitan bangsa, apakah tidak lebih cocok dan lebih mengena jika lahirnya Sumpah Pemuda ini sebagai tonggak kebangkitan nasional," katanya menegaskan.

Pada kesempatan itu Buya Syafi`i juga menyoroti keberadaan Kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang tidak terurus padahal hampir mencapai usia 63 tahun dan semua itu disebabkan besarnya gesekan politik di tanah air sejak Proklamasi.

Tidak terurusnya kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan itu, katanya, menjadi tanggungjawab para pemimpin bangsa, sebab sampai sekarang bangsa Indonesia masih belum juga "siuman" bahkan cita-cita luhur reformasi 10 tahun lalu juga kandas diperjalanan.

Indonesia di abad 21 ini, lanjutnya, masih dalam kondisi sempoyongan dan yang menjadi masalah terbesar serta terparah adalah masalah kepemimpinan serta sistem demokrasi yang masih buruk.

"Dari jumlah penduduk hampir 240 juta ini, yang `busuk` itu tidak lebih dari 5 ribu orang, tetapi 5 ribu orang itu berada pada puncak kekuasaan termasuk perekonomian," katanya menegaskan.

Untuk melepaskan kondisi buruk itu, bangsa Indonesia harus berani melepaskan diri dari berbagai mitologi termasuk menjadikan Sumpah Pemuda sebagai tonggak kebangkitan Indonesia melalui persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa.

Selain itu, juga dengan sungguh-sungguh menyiapkan seorang pemimpin bangsa yang moralis, kuat dan tidak menggantungkan pada bantuan asing yang tidak tulus, menghindari pemimpin yang bermental proyek.