Friday, December 28, 2007

Ahmadiyah, Legal tapi Menyesatkan

Kontroversi pengrusakan dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pengikut dan tempat ibadah Ahmadiyah yang terjadi saat ini telah membuktikan betapa lambatnya pemerintah dalam merespon fatwa ulama yang tergabung dalam MUI.

Padahal fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI telah jelas dan dibenarkan mengingat lembaga tersebut memiliki otoritas untuk menetapkan sesat atau tidaknya suatu ajaran meskipun banyak LSM HAM dan Liberal-Sekuler yang mengecam fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut karena dinilai melanggar UUD.

Dikhawatirkan tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat akan meningkat dan masalah akan semakin berlarut-larut apabila pemerintah belum juga melakukan tindakan tegas dalam menyikapi dan menindaklanjuti fatwa MUI ini.

Seperti yang diketahui, ajaran Ahmadiyah berasal dari Pakistan yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi/Rasul yang mendapat wahyu. Di Pakistan sendiri Ahmadiyah sudah menjadi organisasi agama yang legal karena sudah dinyatakan non Islam

Sedangkan di Indonesia, Ahmadiyah mengklaim masih bagian dari agama Islam, inilah yang menyebabkan penolakan dari masyarakat sebab dianggap sesat karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir dan mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi/Rasul setelah Nabi Muhammad. ( Bacalah.web.id )

Thursday, November 29, 2007

Indonesia Jangan Hanya Ikut Kemauan AS dan Israel

Indonesia harus tegas dalam menentukan sikapnya dan pemerintah juga harus terbuka kepada masyarakat tentang hasil konferensi dan sikap Indonesia terhadap Israel di konferensi Annapolis.

Berikut petikan berita dari republika online :

Tentang apakah Indonesia percaya AS akan bisa menjadi 'wasit' yang adil dalam memonitor pelaksanaan pelaksanaan jalan menuju solusi konflik yang nantinya akan dilakukan Israel dan Palestina, Menlu tidak menjawab secara tegas dan mengatakan, "Mudahan-mudahan bisa begitu."

"Mereka (AS, red) menjanjikan seperti itu. Sebab pada akhirnya memang Amerika yang sekarang mensponsori proses damai, menyadari bahwa hanya dengan Amerika yang menjadi wasit yang netral, tidak memihak, proses damai bisa produktif," kata Hassan.

Indonesia sendiri dalam menyumbang terhadap upaya menyelesaikan konflik Israel-Palestina akan mengedepankan aspek peningkatan kapasitas, terutama bagi Palestina.

Pada konferensi hari Selasa, ungkap Menlu, dirinya menyampaikan kepada forum tentang rencana Indonesia yang bersama-sama dengan Afrika Selatan akan mengadakan konferensi tingkat menteri melalui Asia-Africa Strategic Partnership untuk membahas bantuan peningkatkan kemampuan bagi Palestina.

"Ada apresiasi yang baik dari banyak negara... Indonesia dianggap mempunyai peranan penting dan dapat memberikan sumbangan bagi proses damai... Kita menggerakkan negara-negara Asia Afrika untuk juga menjadi bagian dari kontribusi," ujarnya.

Yang sangat penting yang harus selalu dipegang teguh dan diingat pemerintah adalah bahwa Indonesia dari dulu tidak pernah mengakui negara Israel dan mendukung Palestina untuk mencapai kemerdekaanya sesuai yang diamanatkan pembukaan UUD 45.

Jangan sampai hanya sekedar mengekor kebijakan AS dan Israel tapi harus berani menyampaikan sikap tegas dan terobosan-terobosan baru untuk menyelesaikan konflik di Palestina.

Wednesday, November 28, 2007

Harga Gas Kota Bakal Naik 40 Persen

Berikut petikan berita yang dipetik dari republika online tentang rencana kenaikan gas untuk rumah tangga di perkotaan :

Harga gas kota untuk rumah tangga dipastikan naik per 1 Desember. Perusahaan Gas Negara (PGN) menyatakan sudah mengantongi izin dari BPH Migas untuk kenaikan harga antara 30 - 50 persen.

Dirut PGN, Sutikno, mengatakan hal ini di sela Pakta Integritas BP Migas, Selasa (26/11). ''Harga gas kota untuk rumah tangga per 1 Desember naik. Naiknya besar karena sudah lama tidak naik,'' kata Sutikno.

Namun, Sutikno mengklaim harga gas kota masih lebih irit ketimbang gas LPG apalagi minyak tanah (mitan). Bila dihitung secara rata-rata dengan mitan, per meter kubik harga gas itu masih dua ribu rupiah. Sedangkan minyak tanah, harga konsumen bisa diatas dua ribu rupiah. ''Gas kota jauh lebih murah,'' tandasnya.

Rencana kenaikan harga yang didahului dengan konversi minyak tanah ke gas seperti ini sebenarnya sudah bisa diprediksi, ibarat pedagang yang menjual barang pada awalnya murah tapi setelah laku harga pun di naikan.

Mudah-mudahan kenaikan ini tidak mencekik masyarakat kecil yang saat ini sudah banyak menggunakan gas sebab murah dan mahalnya harga gas tergantung besarnya harga yang berlaku dipasaran meskipun PGN sudah menetapkan harga yang murah tapi bila dipasaran harganya mencekik leher tetap saja masyarakat kecil yang tambah sulit.

Monday, November 26, 2007

Bila Indonesia Kehilangan Taring

Indonesia kehilangan taring ? Judul blog ini mungkin terdengar basi dan membosankan...
Kenyataan yang terjadi memang seperti itu, sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru Indonesia sudah beberapa kali kita mengalami kecolongan akibat campur tangan asing di negeri kita.

Lepasnya Timor Timur adalah indikasi awal dari rendahnya kredibilitas pemerintahan kita di mata internasional hingga dengan mudahnya Portugal dengan dibantu Australia mencampuri urusan dalam negeri Indonesia hingga menyebabkan Timor Timur lepas dari pangkuan bumi pertiwi.

Ditambah lagi dengan pemerintah Singapura yang dengan seenaknya mencampuri urusan dalam negeri kita dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan miring mengenai isu-isu terorisme dan yang lebih parah mereka dengan terang-terangan memperluas wilayahnya hingga hampir mencapai wilayah perairan Indonesia dengan menguruk pantai dengan menggunakan pasir yang diekspor ( selundupkan ) dari Indonesia.

Kekalahan Indonesia dalam mempertahankan Sipadan - Ligitan dari Malaysia dan kasus yang terbaru saat ini, pembajakan hasil seni dan budaya tradisional Indonesia oleh pemerintahan Malaysia dimana secara terang-terangan telah memasukan beberapa kesenian asli Indonesia sebagai kebudayaan Malaysia.

Belum lagi beberapa kasus ketenagakerjaan yang menyebabkan banyak warga negara kita dibeberapa negara mengalami penyiksaan dan perlakuan buruk dari majikan dan aparat hukum di negara penampung mereka yang sangat merendahkan bangsa kita.

Beberapa kalangan menilai pemerintah selalu terlambat menangani kasus-kasus seperti di atas dan terkesan terlalu berhati-hati hingga masyarakat menganggap pemerintah sudah tidak memiliki ketegasan dan keberanian sebagai pemerintahan negara yang besar